Pada masa di mana kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi topik perdebatan global dan penerimaannya di kalangan publik terbagi, Gedung Putih menunjukkan komitmen penuhnya terhadap perkembangan pesat di bidang ini. Presiden Donald Trump telah mengumumkan inisiatif besar, pembentukan ‘United States Tech Force’ berbasis AI yang baru. Program ini dirancang untuk merekrut talenta-talenta unggul dari sektor swasta, mendorong mereka untuk mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan federal. Pengumuman ini muncul setelah satu tahun di mana pemerintahan Trump diketahui telah melakukan pemangkasan ribuan karyawan federal, sebuah konteks yang menarik untuk dicermati.
Langkah strategis ini menandai pergeseran fokus dalam upaya pemerintah AS untuk mempercepat adopsi dan pengembangan AI di berbagai lini, mulai dari layanan sipil hingga pertahanan nasional. Dengan adanya Tech Force, diharapkan pemerintah dapat mengatasi kesenjangan talenta teknologi yang selama ini menjadi tantangan serius, sekaligus memanfaatkan potensi AI untuk menghadapi persoalan-persoalan paling kompleks di era modern.
Mendorong Inovasi AI dengan ‘United States Tech Force’
‘United States Tech Force’ dirancang sebagai program dua tahun yang ambisius, dengan misi untuk “mengatasi tantangan sipil dan pertahanan paling kompleks dan berskala besar di era kita,” demikian pernyataan yang tertera di situs web resmi Tech Force. Program ini tidak hanya berfokus pada perekrutan, tetapi juga menekankan pengembangan karyawan melalui pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) yang komprehensif. Area pelatihan yang ditawarkan mencakup bidang-bidang krusial seperti rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, keamanan siber, analisis data, dan manajemen proyek teknis. Penekanan pada bidang-bidang ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam membangun kapasitas internal yang kuat untuk inovasi teknologi.
Untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, program Tech Force akan berkolaborasi dengan 28 perusahaan teknologi terkemuka. Daftar mitra ini mencakup beberapa nama paling berpengaruh di industri, di antaranya Adobe, Amazon, Apple, Dell, Google, Nvidia, OpenAI, dan Oracle. Keterlibatan perusahaan-perusahaan raksasa ini diharapkan dapat membawa keahlian, praktik terbaik, dan inovasi terkini dari sektor swasta ke dalam lingkup pemerintahan, menciptakan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi.
Detail Rekrutmen dan Kompensasi Menarik
Pada tahap awal, ‘United States Tech Force’ menargetkan perekrutan sekitar 1.000 individu berbakat. Direktur Kantor Manajemen Personalia, Scott Kupor, menyatakan kepada para wartawan bahwa gaji untuk posisi-posisi ini akan berkisar antara $130.000 hingga $195.000. Namun, situs web Tech Force sendiri mencantumkan kisaran gaji yang sedikit lebih tinggi, yaitu antara $150.000 hingga $200.000. Tawaran gaji yang kompetitif ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk menarik talenta terbaik yang seringkali ditawarkan kompensasi jauh lebih tinggi di sektor swasta.
Salah satu aspek yang paling membedakan Tech Force dari sebagian besar posisi federal lainnya adalah “aksesibilitasnya,” seperti yang diungkapkan oleh Fortune. Berbeda dengan banyak pekerjaan lain di pemerintahan AS, para kandidat untuk Tech Force “tidak diwajibkan memiliki gelar tradisional atau memenuhi ambang batas pengalaman minimum.” Meskipun demikian, mereka harus “mendemonstrasikan keterampilan teknis yang kuat melalui pengalaman kerja.” Kebijakan ini merupakan perubahan signifikan dari persyaratan standar banyak pekerjaan federal yang, menurut situs web ketenagakerjaan pemerintah federal, USAJobs, seringkali “membutuhkan gelar sarjana dengan bidang studi utama tertentu atau mata kuliah akademis spesifik.” Pendekatan inklusif ini menunjukkan keinginan untuk memperluas kumpulan talenta dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang mungkin memiliki keahlian praktis yang luar biasa tanpa latar belakang akademis formal.
Latar Belakang dan Tantangan di Sektor Teknologi Pemerintah
Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting dalam mengatasi defisit pekerja teknologi yang telah lama dihadapi pemerintah. The New York Times mencatat bahwa defisit ini kemungkinan besar memburuk pada tahun sebelumnya, ketika sejumlah pekerja yang tidak diketahui jumlahnya meninggalkan posisi mereka. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh inisiatif seperti Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.
DOGE, meskipun bertujuan untuk merekrut pekerja teknologi, justru melakukan pemotongan pekerjaan secara besar-besaran, termasuk teknolog senior di Digital Service. Reuters melaporkan bahwa DOGE telah memangkas sekitar 260.000 total pekerjaan federal melalui pemecatan, pembelian pensiun dini, atau pensiun dini. Dampak dari pemotongan ini tidak hanya dirasakan pada jumlah karyawan, tetapi juga pada penghapusan program-program kunci. Salah satunya adalah 18F, sebuah “agensi layanan digital yang dibentuk pada tahun 2014 untuk mengembangkan produk perangkat lunak dan teknologi bagi berbagai lembaga federal, dan mempekerjakan hampir 100 orang.” Penghapusan program semacam ini tentu meninggalkan kekosongan talenta dan kapasitas teknologi di dalam pemerintahan.
Upaya Mengatasi Kesenjangan Bakat Teknologi
Mengingat konteks ini, beberapa pihak berspekulasi bahwa Tech Force yang baru diluncurkan oleh Trump kemungkinan besar adalah “upaya untuk menggantikan talenta teknologi senior yang telah dipecat oleh DOGE,” demikian pandangan Mathias Rechtzigel, seorang mantan karyawan pemerintah dengan U.S. Digital Corps, kepada The New York Times. Rechtzigel lebih lanjut menggambarkannya sebagai “reaksi terhadap DOGE yang tidak berjalan dengan baik.” Administrasi Gedung Putih sendiri tampaknya mengakui bahwa “tujuan dari Tech Force adalah untuk mengatasi kesenjangan talenta teknis dan karir awal di seluruh pemerintahan,” sebagaimana dilaporkan oleh CNN.
Pemerintah berupaya keras untuk menarik para insinyur dari perusahaan-perusahaan AI swasta, yang umumnya menawarkan “gaji besar dan tunjangan lain untuk menarik insinyur dan peneliti terbaik.” Persaingan untuk mendapatkan talenta top di bidang AI memang sangat ketat, dan pemerintah harus mampu menawarkan paket yang sebanding untuk bersaing secara efektif. Sebelumnya pada tahun 2025, Presiden Trump juga telah menandatangani serangkaian “inisiatif dan rekomendasi kebijakan yang berpusat pada pertumbuhan infrastruktur AI AS dan pengurangan regulasi.” Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang untuk menjadikan AS sebagai pemimpin global dalam pengembangan dan penerapan AI, dengan Tech Force menjadi salah satu pilar utama dalam strategi tersebut.
Secara keseluruhan, pembentukan ‘United States Tech Force’ merupakan respons proaktif pemerintah AS terhadap lanskap teknologi yang terus berubah, khususnya dalam domain kecerdasan buatan. Meskipun dihadapkan pada tantangan inheren dalam menarik talenta teknologi dari sektor swasta yang sangat kompetitif, inisiatif ini menunjukkan tekad untuk membangun kapasitas internal yang kuat dan adaptif. Dengan fokus pada pelatihan, kompensasi yang menarik, dan persyaratan masuk yang fleksibel, Tech Force berpotensi menjadi jembatan penting untuk mengisi kesenjangan talenta dan memastikan AS tetap berada di garis depan inovasi AI, mengatasi kebutuhan sipil dan pertahanan di masa depan.